(r)Evolusi Kelola Alam

Membangun ulang negeri ini harus berawal pada dua wilayah, hutan dan perairan. Dan hal yang pertama kali harus disadari adalah bahwa perundang-undangn hari ini merupakan kesempurnaan kuasa modal atas negara ini. Hingga, perubahan dilakukan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan hari ini.

Langkah-langkah yang belum pernah tuntas hingga saat ini, sejak konstitusi itu diperbincangkan saat menjelang dan setelah proklamasi adalah Reforma Agraria dan Pengakuan Hukum Lokal (adat). Tentunya kondisi tahun 45 tak akan pernah sama dengan hari ini, sehingga menjadi penting untuk melakukan re-kalkulasi kekayaan alam dan re-identifikasi untuk reforma agraria dan pengakuan hukum lokal.

Dalam menuju tahapan tersebut, menjadi penting agar seluruh perijinan skala besar yang sedang beroperasi hingga saat ini dihentikan beroperasi, dalam waktu 2-3 tahun. Kepada para buruh, dapat dialihkan pada kegiatan restorasi kawasan hutan kritis dan proyek pengembangan industri kerakyatan. untuk para komisaris dan manajer, hiduplah dari bunga deposito... ;)

Menempatkan ulang peran pemerintah dalam kelola hutan menjadi penting. Pemerintah harusnya ditempatkan pada pengelola cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Tapi, pemerintah kan korup, lalu apa belenggunya agar tak terlalu sangat korup? bangun komisaris/badan publik yang terdiri dari Pemerintah Lokal, Pemerintah Pusat, warga terdampak dan buruh. Fungsi pengambilan keputusan berada dalam komisaris / badan publik ini. Apa perannya perusahaan negara ini? perannya adalah melakukan pengelolaan secara utuh terhadap pengelolaan hutan/kawasan. Mulai dari perencanaan hingga pengawasan. lalu, dimana peran swasta? Peran swasta adalah sebagai kontraktor, baik kontraktor pemanenan, kontraktor penanaman, maupun kontraktor pengangkutan, yang kesemuanya tak bolah dimonopoli oleh satu korporat. Mengapa skenario ini yang dipilih? karena berdasar pada konstitusi, hutan merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hutan akan sangat mempengaruhi sistem kehidupan di dalam dan di hulu-hilirnya. Kendali harus ada pada negara, dimana warga terdampak, harus berada dalam mengontrol kelolanya, tak sekedar mengakses kawasannya. Ini juga dapat diberlakukan pada kawasan perairan.

Terhadap kawasan konservasi dan preservasi, harus dibaca ulang berdasarkan kajian biogeofisik dan sosio kultural. Apakah ada kepentingan perlindungan terhadap kawasan tersebut, dan perlindungan diberikan kepada siapa? yang utama adalah terhadap tata air dan perlindungan terhadap sosio-ekonomi warga dalam dan sekitar hutan. selanjutnya adalah terhadap biodiversity. Dan sistem kelola kawasan konservasi-preservasi mengikuti model kelola perusahaan negara yang juga salah satu pengambil keputusannya adalah warga terdampak. Ini juga dapat diberlakukan pada kawasan perairan.

Dalam mengelola kawasan tak berpepohonan, pilihan restorasi, rehabilitasi maupun penanaman, pilihan komoditi dibangun beriringan dengan dibangunnya industri hilir pengolahan komoditi. Dan pilihan komoditi tidak mengikuti pola pasar saat ini, dimana ketika kelapa sawit, cengkeh atau apapun produknya sedang booming di pasar dunia, lalu itulah yang menjadi komoditi. Namun disandarkan pada kebutuhan dalam negeri. BULOG berperan untuk mempublikasikan peta kebutuhan pangan warga.

Di titik kelembagaan pemerintah, sudah sewajarnya bila dibangun dua Departemen utama, yaitu Departemen Kelola Kekayaan Alam dan Departemen Perlindungan Layanan Alam. Sementara sektor-sektor berada di dalam departemen kelola alam. Struktur pegawai negeri semakin disempurnakan dengan membangun piramida, bukan dengan model piramida terbalik seperti saat ini. Bahwa di pemerintah pusat, harusnya menjadi sangat ramping dibandingkan dengan pemerintah kabupaten.

Gagasan ini terbuka, termasuk dengan pertanyaan pesimis, inikan kondisi ideal yang tidak mungkin diwujudkan? yang ini akan saya jawab dengan, kalau ingin melakukan perubahan, dan banyak warga menginginkan perubahan itu, niscaya perubahan akan terjadi.

Copyleft 2011 ;
Creative Commons License
(r)Evolusi Kelola Alam by timpakul is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.
Based on a work at lingkungan.org.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://timpakul.web.id.


blog comments powered by Disqus



menuju timpakul.web.id
.